Posted in Essai, Politik

Kegalauan PKS

Pada perhelatan Pemilu 2014 Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mentargetkan untuk berada di tiga besar. Bahkan jika suara perolehan kursi partai berlambang bulan sabit dan padi ini signifikan secara nasional mencapai 20 %, mereka akan mengusung calon Presiden dari kalangan sendiri. Mampukah partai yang dibidani dari gerakan tarbiyah ini untuk mencapai mimpi elektoralnya? Belakangan ini jagat pemberitaan media, ramai memperbincangkan tentang “hukuman” bagi PKS yang dianggap melanggar code of conduct dari kontrak koalisi. Desakan untuk mundur dari koalisi besar pemerintahan pun menyeruak. Tekanan paling keras dan deras tentu saja muncul dari internal Partai Demokrat, seperti dapat terlacak dalam statement Ramadhan Pohan yang mengatakan keikutsertaan PKS dalam koalisi sudah tamat (Republika, Kamis, 12 April 2012). Sedangkan Sutan Bhatoegana menyatakan sanksi akan memberikan garis batas jelas sekaligus etika dan pembelajaran politik bagi anggota setgab (Republika, Senin, 9 April 2012).

PKS sendiri berkelit dengan menyatakan bahwa kontrak koalisinya merupakan korelasi langsung antara SBY dengan PKS. Jadi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono merupakan orang yang akan menentukan apakah PKS akan tetap berada dalam kongsi koalisi atau dikeluarkan. Rupanya kalkulasi SBY tidak hanya secara hitung-hitungan matematis. SBY mengukur bagaimana efek selanjutnya, baik yang dapat diperhitungkan dan tak dapat diperhitungkan jika mendepak Partai Keadilan Sejahtera dari koalisi. Jangan lupakan sejarah dari para penguasa yang bertahta di Indonesia kental dengan nuansa “tersakiti”. Megawati Soekarnoputri dengan PDIP memperoleh peringkat pertama dalam pemilu 1999 tak terlepas dari kesan sebagai terzalimi numero uno dari Orde Baru. Meski jika mau jujur secara akademik, bukan sekedar Megawati dan PDIP yang tercederai oleh praktek politik Orde Baru.

Susilo Bambang Yudhoyono naik ke RI-1 tak dapat dilepaskan dari nuansa “tersakiti” dari Presiden Megawati maupun suaminya Taufiq Kiemas. Lalu pada pemilu tahun 2009, aktifnya Jusuf Kalla menyerang sosok Jenderal kelahiran Pacitan ini membuat seolah-olah SBY “tersakiti” di depan publik. Tentu saja ada faktor dari penurunan 3 kali harga BBM dan klaim dari Bantuan Langsung Tunai (BLT) dalam kemenangan satu putaran pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dan kemenangan Partai Demokrat.

Nampaknya rekam jejak yang masih segar itulah yang membuat SBY tidak segera mendepak PKS dari koalisi. SBY memang telah menghukum PKS atas movement-nya di kasus Century dan Mafia Pajak dengan mengurangi satu jatah menteri di Kabinet Indonesia Bersatu jilid II. Namun skenario koalisi setgab ke depannya memang menjadi kian memanas dan meruncing seiring dengan berakhirnya tarik menarik polemik terkait upaya menaikkan harga BBM. Keadaan tidak akan pernah sama lagi bagi PKS jika kembali ke koalisi yang menguasai 75 % suara di parlemen tersebut. Internal partai yang tergabung di setgab telah pada satu konklusi untuk menghukum PKS akibat sikapnya yang berbeda dari garis kebijakan koalisi di sidang paripurna terkait dengan harga BBM.

PKS sendiri secara internal sesungguhnya mengalami desakan untuk keluar dari koalisi. Beberapa kader ataupun simpatisan di akar rumput lebih nyaman untuk berada di luar koalisi. Pemerintahan yang berkuasa dianggap kurang bertenaga dan gagal menjalankan amanat rakyat dengan optimal. Berada di dalam pemerintahan akan menyebabkan partai terkena dampak penghukuman dari masyarakat berupa tidak memilihnya pada pemilu 2014. Sikap dari petinggi Partai PKS sendiri belum jelas hitam dan putihnya. Seperti terungkap dari Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq yang memilih bungkam. “Soal koalisi dan menteri saya tak mau komentar dulu. Tanya yang lain saja, nanti saya jawab,” kata Luthfi (Republika, Selasa, 10 April 2012). Sedangkan Anis Mata menanggapi soal setgab dengan menyatakan, “PKS sikapnya jelas. Menunggu Pak SBY,” kata Anis. Namun, Anis mengakui tak seharusnya SBY mengatung-katungkan masalah politik ini. Menurut Anis, seharusnya kondisi politik PKS ini dibahas sejak lama, tidak lalu tiba-tiba jadi ramai.

Politik memang bukan sebuah medan yang mesti kaku memilih A atau B, memilih di koalisi atau keluar dari koalisi. Apabila SBY mendepak dan menghukum PKS dengan mengeluarkan dari koalisi maka ada nuansa “tersakiti”. PKS merupakan partai yang dengan mesin partainya telah mengusung SBY dalam election di Pemilu 2004 dan 2009. Bahkan di pemilu 2009, PKS langsung mendaratkan dukungan pada SBY untuk menjadi Presiden RI dalam periode keduanya. Namun jika SBY tidak kunjung menetapkan keputusan dan tegas menjelaskan, PKS akan mengalami dilema pula. Partai ini akan dianggap semakin abu-abu di masyarakat. Sedangkan di Setgab aroma permusuhan akan tetap kentara. Dengan demikian bagi PKS baiknya harus mendapatkan jawaban atas segala keterkatungan kondisi ini.

Bagi PKS positioning abu-abu di mata masyarakat akan menjadi pukulan elektoral bagi partai yang semula bernama Partai Keadilan. Jika boleh dikatakan positioning PKS (pada pemilu 2004) dan PK (pada pemilu 1999) lebih jelas terlihat dan teridentifikasi. Pada Pemilu 1999, partai yang berasal dari rahim tarbiyah ini amat jelas identifikasinya dengan kaum menengah terdidik, berada di perkotaan, dan bertipikal Islam modernis. Pada Pemilu 2004, tagline Bersih dan Peduli dari Partai Keadilan Sejahtera nyata terimplementasi dan mengena di masyarakat. Lonjakan suara secara signifikan pun terjadi, sehingga partai ini memperoleh 45 kursi di parlemen. Pada Pemilu 2009, menurut hemat saya, positioning dari PKS mulai terlunturkan. Kevin Evans memang menganalisa bahwa ideologi dari partai-partai akan semakin tidak kentara. Tidak ada partai yang benar-benar menganut religius secara ekstrem ataupun nasionalis secara ekstrem. Partai semakin bergeser ke tengah (Tempo, 5 April 2009).

Pemilu 2009 memang menghadirkan tsunami Demokrat dimana seluruh partai kecuali PKS mengalami penurunan suara secara signifikan. PKS yang didukung oleh para kadernya masih mencatatkan sedikit kenaikan menjadi dengan memperoleh 7,34 persen dari total suara sah (perolehan paling tinggi dibandingkan suara partai-partai berideologi dan berbasis massa Islam lainnya). Citra sebagai partai terbuka yang diumumkan melalui Mukernas PKS di Bali, 1-3 Februari, harus diakui menimbulkan positioning yang gamang dari partai ini di mata pemilih dan kader internalnya. Sekjen Anis Matta sendiri menanggapi bahwa keputusan untuk melompat menjadi partai terbuka merupakan karakter dari Islam yang moderat dan terbuka (Burhanuddin Muhtadi, Dilema PKS Suara dan Syariah, hlm. XXIII). Ada pilihan strategi dan melihat kapasitas internal serta kondisi eksternal dalam menerjemahkan visi ideologis dari partai ini.

Yang menarik ialah segurat kekhawatiran dari Sekjen Anis Matta apabila partai Keadilan Sejahtera mampu memperoleh suara besar di pemilu 2009. Ia merenungi apakah kapasitas internal dari partainya telah mampu untuk memenuhi ekspektasi dari publik yang tentunya berharap lebih dari partai ini. Hasan Al Banna (ideolog Ikhwanul Muslimin yang pemikirannya menjadi referensi kalangan PKS) sendiri memandang bahwa seandainya kita memiliki pemerintahan, tak dapat dilepaskan dari kemampuan para kader untuk menguasai keahlian-keahlian yang terkait dengan kepemimpinan berbagai bidang di masyarakat. Pemikiran Hasan Al Banna merupakan rujukan bagi kalangan tarbiyah dalam bergerak dan mendasari gerakan.

Arus balik dari simpati menjadi benci memang dapat terjadi apabila amanat gagal tertampil dalam realitas. Disinilah dibutuhkan implementasi visi ideologis dalam kenyataan. Bagaimana berpolitik, berekonomi, bersosial budaya yang mencerminkan nilai-nilai keislaman. Jarak antara das sein dan das sollen yang dapat terjadi pada pemerintahan semisal dipimpin oleh kader-kader PKS akan dapat menjadikan bumerang baik selama jalannya roda pemerintahan maupun pada pemilu berikutnya.

Sesungguhnya kisruh dari Setgab dan koalisi ini dapat menjadi cermin berkaca dari PKS untuk menata kapasitas internalnya. Sudah sejauhmana misalnya kepemimpinan 3 kementerian di bawah menteri yang notabenenya berasal dari internal PKS. Baik tetap di koalisi atau menjadi oposisi, Partai Keadilan Sejahtera sudah semestinya untuk meningkatkan kapasitas internal sdm-nya untuk berada di wilayah kepemimpinan publik. PKS seyogyanya dapat belajar dari Partai Demokrat yang mendapatkan kepercayaan publik secara pesat namun tidak dibarengi dengan kualitas mumpuni dari internal partainya dalam memimpin di ranah publik.

Author:

Suka menulis dan membaca

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s