Posted in Buku, Essai, Kertas Pasir, Politik, Resensi Buku

Dilema Sang Presiden

Paradoks. Presiden yang dipilih langsung oleh rakyat dan menang satu putaran, namun tersandera oleh kekuatan politik yang ada. 60,80% suara dukungan rakyat, 26,43% suara partai Demokrat rupanya belum cukup bagi SBY untuk independen dan merdeka dalam menjalankan roda pemerintahannya.

Koalisi yang terbentuk di pemerintahan nyatanya merupakan koalisi yoyo. Yang naik-turun, yang mendekat-menjauh tergantung kepentingan politik dan momentum pencitraan di masyarakat. Dialektika yang ada semestinya merupakan refleksi dari pergulatan ide dan pemikiran. Bukan malahan sebagai panggung dari akrobat politik yang saling memainkan kartu truf.

The king can do no wrong, begitulah kiranya frasa yang sempat mewarnai jagat perpolitikan. Seiring perjalanan waktu dan dialektika, muncul dan meluruhlah sejumlah konsep. Terdapat pembagian dan pemisahan kekuasaan yang memungkinkan pucuk eksekutif tidak bertindak sewenang-wenang dan sekehendaknya. Bukankah seperti disinyalir oleh Lord Acton, bahwa power tends to corrupt, absolute power corrupt absolutely? Itulah kiranya yang memungkinkan terjadinya mekanisme checks and balances dalam sistem politik yang berjalan.

Indonesia merupakan negara yang telah melewati ragam panorama situasi politik. Berbagai sistem telah diterapkan dengan sejumlah keunggulan dan kelemahannya. Menarik garis pembelajaran dari sejarah merupakan harta karun pengetahuan untuk mencari format apa yang tepat diterapkan di majemuknya unsur yang membentuk bangsa ini. Dalam skala kontemporer, potret dari politik Indonesia boleh dibilang masih tertatih. Bagaimana sejumlah kasus uang mewarnai pemberitaan media massa merupakan titik-titik sumbu yang menyandera pemerintahan SBY-Boediono. Hal yang tak dapat dilepaskan dari pilihan sistem yang dipakai di negeri ini serta kondisi faktual dalam hitung-hitungan kekuatan politik.

Tradisi koalisi jarang ditemukan pada sistem pemerintahan presidensial dan tidak diatur dalam UUD 1945. Koalisi dalam kombinasi kedua sistem ini di Indonesia sering melahirkan koalisi dengan basis ideologi yang berbeda-beda atau “koalisi pelangi”, sehingga tidak adanya kesatuan ideologi pemerintah yang terpilih dalam menjalankan program-programnya. Koalisi juga sering mendegradasi hak prerogatif presiden, dan melahirkan presiden yang terlalu kompromis pada partai-partai. Dengan demikian, dalam berbagai macam kasus seperti yang terdapat pada isi buku ini, presiden “terpenjara” oleh kepentingan partai-partai tersebut.

Relasi presiden-DPR sering menimbulkan ketidak efisienan dalam pengambilan kebijakan politik pemerintahan. Sukarnya menempuh paralelisme simbiosis antara koalisi di pemerintahan dan koalisi di parlemen menyebabkan rumitnya persatuan politik yang dibangun oleh presiden. Eksesnya partai koalisi sering berada pada dua kaki; satu kaki ada di pemerintahan sedangkan kaki yang lain berada di parlemen. Arah politik menjadi sulit ditebak, apakah berkoalisi atau beroposisi? Oleh karena itu, memang butuh penataan kelembagaan yang lebih baik lagi jika negara ini ingin tumbuh menjadi negara mapan secara demokrasi.

Legitimasi yang didapatkan pemerintahan SBY yang mencapai 60,80% pada pemilu presiden 2009, tidak membuat pemerintahannya merasa percaya diri dalam melaksanakan hak prerogratifnya terutama dalam berhadapan dengan DPR yang merepresentasikan kekuatan partai politik dan tarik menarik kepentingan. Tidak mengherankan berbagai kompromi terus dilakukan untuk menyelamatkan kekuasaan dari sang presiden. Kesan kompromi semakin kuat terhadap partai setelah terjadinya berbagai friksi di parlemen, seperti pro-kontra angket kasus Bank Century, penggunaan hak interpelasi dalam hal pemberantasan korupsi yang melibatkan banyak lembaga negara seperti KPK dan Polri, hak interpelasi mafia pajak. Semua itu tentu saja semakin membuat presiden tidak bisa efektif menjalankan kekuasaannya, bahkan cenderung menjadi tersandera oleh koalisi partai pendukung yang dibangunnya sendiri.

Judul Buku: Presiden Tersandera – Melihat Dampak Kombinasi Sistem Presidensial-Multipartai Terhadap Relasi Presiden-DPR di Masa Pemerintahan SBY-Boediono
Penulis: Muhammad Sabri S.Shinta
Penerbit: Rakyat Merdeka Books
Cetakan: September 2012
Tebal: 173 halaman + XXII

Author:

Suka menulis dan membaca

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s