Posted in Essai, Kuliah, Politik

Distorsi Dwifungsi (1)

PENDAHULUAN

“Revolusi tidaklah nyata pada awalnya. Para commoner hampir tidak mengetahui konsep itu ada, namun mereka menghirupnya saat tidur dan merasakannya saat minum.” Potongan kata yang dituturkan Jonathan Stroud dapat menggambarkan nuansa perubahan pada medio 1998 di Indonesia. Gelombang perubahan yang terjadi secara akseleratif, tidak terduga, dan menuntut sejumlah perbaikan membawa negeri ini dalam sebuah kecanggungan dan perubahan yang massif. Medio 1998 memang tidak sampai menghasilkan revolusi, melainkan reformasi yang hingga saat ini masih menanti penuntasan sejumlah agendanya. Angin perubahan yang terjadi tidak terlepas dari kepengapan dan kesumpekan nuansa yang melingkupi atmosfer Indonesia. Sejumlah gugatan termaktub dalam agenda reformasi, tak terkecuali penghapusan dwifungsi ABRI. Militer sebagai institusi yang banyak menerima sorotan di saat perubahan sedang terjadi. Militer digugat atas segala distorsi yang dilakukannya.

Dwifungsi yang dilakukan militer bukanlah monopoli Indonesia en sich. Di banyak Negara militer tidak sekedar mengurusi keamanan, senjata, dan perang. Militer kerap ikut ambil bagian dalam domain sosial politik, ekonomi, dan berbagai lini lainnya. Adapun konsep dwifungsi yang dijalankan Indonesia memiliki jejak sejarah dan fluktuasi pergumulan politik yang terjadi ketika itu. Militer tidak berdiri sebagai instrumen tunggal yang menghela nafas negeri sebegitu dominannya, melainkan sebuah bagian dari orkestra besar yang melingkupinya. Peran politisi sipil, pemerintah yang berkuasa, dan rakyat turut menyokong kekokohan konsep dwifungsi militer.

Adapun sejumlah distorsi yang dihasilkan memiliki berbagai lini diantaranya bisnis militer, pelanggaran HAM, konflik dengan kalangan muslim, terjun ke politik praktis secara berarti dan menentukan, dan sebagainya. Tentunya makalah ini akan mencoba memberi pandangan tentang distorsi dwifunsi. Sejauhmana dwifungsi militer terjadi? Dalam beberapa lini tersebut dapat ditarik benang merah dan sebuah pertanyaan lanjutan tentang konsep militer di Negara Indonesia.

PEMBAHASAN

Militer di Indonesia jika dikategorisasikan tergolong dalam militer yang turut dalam pergerakan perang merebut kemerdekaan. Hal ini tentu berbeda dengan militer di sejumlah Negara Eropa dan Amerika Serikat secara sejarah pembentukan militer. Dari awal pembentukannya hal ini berpengaruh pada tumbuh kembangnya kemudian. Militer professional yang terkategorikan merupakan refleksi dari kemampuan sipil dalam membatasi peran militer dan membagi lini kehidupan sesuai porsinya masing- masing. Militer professional diharapkan mampu sebagai institusi yang kapabel dalam menjaga pertahanan dan keamanan serta siap siaga menghadapi perang; menjauhkan diri dari politik; lebih peduli pada pembinaan secara ketat profesionalisme kemiliteran. Sedangkan militer Indonesia sekurangnya mengalami dua tipologi yaitu militer pretorian dan revolusioner. Adapun pada periode demokrasi parlementer peran militer tereduksi secara berarti, dikarenakan kemampuan partai- partai dalam membatasi peran sosial politik militer. Meski di periode setelahnya militer kembali ke panggung sosial politik dan ekonomi, hal yang menunjukkan belum sepenuhnya militer Indonesia dapat menjalankan fungsi militer profesional seperti dituturkan para ahli dari Barat.

Militer revolusioner tumbuh di Negara- Negara Asia, Afrika, dan Amerika Latin, yang memiliki pengalaman kolonialisme. Militer masuk ke wilayah politik selama revolusi berlangsung. Indonesia pada periode 1945- 1949 dikategorikan dalam kelompok militer revolusioner di saat tersebut. Adapun militer pretorian melakukan fungsi pertahanan keamanan dan sosial politik. Lantaran orientasinya untuk melakukan intervensi politik secara permanen, militer jenis ini kemudian kurang memperhatikan keahlian profesional kemiliteran. Berdasarkan tipologi tersebut fase 1957-1965 tergolong militer pretorian di Indonesia, dan sepanjang Orde Baru militer pretorian semakin terkokohkan dengan kebijakan pemerintah yang merangkul militer sebagai salah satu poros kekuasaan.

Yang menarik adalah adanya analisis oleh Peter Britton yang memberikan persepektif berbeda dengan Indonesianis lainnya. Ia menuturkan hasil pengintegrasian aspek- aspek profesionalisme yang berasal dari Barat dengan citra, sikap, dan kewajiban kesatriaan yang diangkat dari sejarah dan legenda Jawa. Militer dalam pendekatan kultural ini merupakan priyayi dan satria. Implikasinya keterlibatan militer dalam sosial politik tercitrakan sebagai heroik. Militer merupakan kekuatan pengintegrasi sekaligus pembangun bangsa. Selain itu militer sebagai pemilik moralitas tinggi, berada di atas kepentingan golongan, sebagai penyelamat nasional yang bertugas untuk memulihkan integrasi nasional, sekaligus sebagai kekuatan modernisasi yang efisien.

Tipologi militer yang dikemukakan diatas memberikan gambaran kasar mengenai komposisi militer dalam peran dan fungsinya. Militer di Indonesia dengan penjelasan diatas juga dapat dilihat korelasinya dan perbandingannya dengan militer di berbagai belahan dunia lain. Adakah yang unik dari militer Indonesia? Jika ditarik jauh ke belakang Indonesia yang memiliki latar kerajaan memiliki fundamen yang kuat dalam hal militerisme. Kerajaan Sriwijaya yang menaklukkan negeri Semenanjung Malaka, menaklukkan kerajaan Melayu, mempengaruhi rumah tangga negeri Kamboja atau Campa; Sedangkan Majapahit menaklukkan dan memengaruhi semua kepulauan Indonesia dari Bali sampai Kalimantan, dari Sumatera sampai Maluku. Baik Sriwijaya dan Majapahit yang disinggung oleh Soekarno menunjukkan secara tegas bagaimana daya takluk militer dari kerajaan itu. Luasnya wilayah taklukan memerlukan daya dukung militer yang kuat, tanpa itu adalah berseraknya dalam serpihan kerajaan kecil.

Hal ini jika dikaitkan dengan analisa Britton diatas menemui momentumnya, bahwa konsep satria memiliki akar kultural yang dalam. Sumpah Palapa yang diucapkan Patih Gajah Mada merupakan refleksi dari kesan “ksatria” yang digunakan di masa Orde Baru dalam dimensi sosial politik dan keamanan. Selain kedua kerajaan tersebut, kerajaan Demak dan Mataram juga menuturkan tentang kekuatan militer dalam usaha melakukan perlawanan terhadap kolonialisme. Kerajaan Demak yang dipimpin Fatahillah menaklukkan kota Batavia dan kemudian menggantinya menjadi Jayakarta dengan mengalahkan pasukan Portugis. Sedangkan kerajaan Mataram dengan 2 kali serangannya menunjukkan perlawanan terhadap VOC. Yang menarik dalam kerajaan yang dibahas diatas terkupas dimensi yang berbeda dari militer. Yang satu bernuansa penaklukan (Sriwijaya dan Majapahit), yang satu bernuansa perlawanan dan pembebasan terhadap kolonialisme (Demak dan Mataram). Namun, sejarah di masa Orde Baru cenderung menafikan peran dari Demak dan Mataram dan cenderung menyanjung kerajaan Majapahit. Hal ini merupakan pembelajaran untuk memaknai sejarah secara lebih arif dan jujur di kemudian hari.

(Bersambung)

Author:

Suka menulis dan membaca

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s