Posted in Buku, Essai, Politik

Generasi Pembuat Sejarah

Dino Patti Djalal merupakan sosok yang percaya bahwa energi positif merupakan hal yang dibutuhkan dalam membangun bangsa. Menurutnya semua bangsa di dunia – tidak peduli bangsa yang sudah ribuan tahun atau baru lahir, besar atau kecil, timur atau barat, kaya atau miskin – semuanya punya energi positif dan energi negatif. Semua bangsa punya energi membangun dan menghancurkan. Kedua energi ini akan selalu ada dalam kehidupan suatu bangsa, dalam takaran dan dinamika yang selau berubah-ubah.

Menurut sosok yang pernah menjabat sebagai Staf Khusus Presiden bidang Hubungan Internasional ini energi negatif adalah energi yang memancarkan aura buruk dan gelap: kebencian, negativisme, rasialisme, pemaksaan kehendak, arogansi, iri hati, dengki, sikap tidak peduli dan fatalistis, malas, paranoia, feodalisme, eksklusivisme, ekstremisme, fitnah, KKN, apatis, pesimisme dan lain sebagainya.

Sebaliknya, energi positif adalah energi yang memancarkan aura sehat dan terang: positivisme, optimisme, idealisme, menghargai pendapat orang, altruisme, good governance, gotong royong, politik santun, sikap moderat, sikap inklusif, pluralisme, multikulturalisme, humanisme, filantropi, egalitarianisme, sikap sportif, toleransi, harmoni dan lainnya.

Bagi sosok yang menjadi arsitek dari forum US-Indonesia Security Dialogue ini nasionalisme yang berlandaskan energi negatif akan menjadi ultra-nasionalisme atau nasionalisme sempit. Sebaliknya, nasionalisme yang dijiwai energi positif akan menjadi nasionalisme yang sehat dan produktif.

Dino meyakini bahwa tugas utama pemimpin adalah untuk menyebarkan energi positif, dalam skala yang jauh melebihi energi negatif bangsanya. Namun untuk melakukan ini, sang pemimpin harus mempunyai energi positif yang mengalir dalam dirinya.

Menurut sosok yang pernah menjadi Juru Bicara Kepresidenan ini Indonesia di masa mendatang memiliki potensi yang luar biasa. Baginya 2014 merupakan pilihan sejarah. Dekade yang dihadapi adalah dekade transformasi. Itu ditunjukkan dengan kita yang akan menjadi generasi Indonesia pertama yang akan mencetak 1 trilyun dolar. Tingkat pertumbuhan ekonomi terbesar kedua di Asia dan berhasil dalam waktu 10 tahun meningkatkan PDB per kapita kita sebesar 4 kali lipat.

Prestasi gemilang tersebut tak pernah terjadi dalam sejarah. Jadi jika ada yang meremehkan pencapaian monumental tersebut maka sesungguhnya yang diremehkan adalah prestasi bangsa sendiri.

Indonesia menurut Dino harus naik ke next level: dari bagus menjadi hebat. Generasi 2014 nanti harus mengubah nasib bangsa dari Indonesia bisa menjadi Indonesia serba bisa. Artinya secara ekonomi kita bisa menjadi raksasa Asia. Secara politik kita bisa menjadi demokrasi yang mapan dengan politik yang berkualitas. Secara budaya, tradisi dan modernitas tumbuh bersama secara harmonis. Dan secara sosial dapat hidup rukun dan bahagia dari Sabang-Merauke.

Bagi Dino Patti Djalal keikutsertaannya dalam Konvensi Demokrat bukanlah untuk melamar pekerjaan. Keikutsertaannya dikarenakan sejarah memanggil. Seperti dulu sejarah memanggil ayahnya yakni Prof.Hasjim Djalal yang seumur hidupnya berjuang untuk diplomasi laut untuk memperluas wilayah Indonesia. Dan hasilnya dapat terlihat dengan dari 2 juta km persegi waktu proklamsi hingga sekarang menjadi 5 juta km persegi.

Dino memandang kalah-menang dirinya dalam Konvensi Demokrat tidak menjadi soal. Dirinya bukanlah sosok yang haus kekuasaan tapi haus pengabdian dan prestasi. Bagi Dino yang menjadi produser film dokumenter “Politik luar negeri bebas aktif” ini dirinya ingin menjadi pelopor meritokrasi dimana setiap orang apa pun kesukuan, agama, punya kans yang sama dalam memimpin Indonesia.

Dino tidak akan mengusung popularisme sesat atau nasionalisme sempit. Dirinya akan menjadi pelopor nasionalisme unggul, modernisasi politik Indonesia, pelopor perubahan permanen. Ia akan menjadi kandidat yang mengedepankan kebenaran, solusi, logika walaupun kadang-kadang tidak harus populer. Ia akan merangkul siapapun yang berjiwa idealis-revolusionis dari partai manapun.

Dino percaya bahwa nasib Indonesia ditentukan oleh para pemimpin yang dedikatif di berbagai bidang di seluruh Indonesia. Kalau mereka semua maju, Indonesia menang, begitulah kiranya keyakinan dari sosok yang mengawali kariernya sebagai tukang cuci piring di KBRI ini.

Advertisements
Posted in Buku, Essai, Politik

Si Pengambil Risiko

During the first period of a man’s life the greatest danger is not to take the risk. When once the risk has really been taken, then the greatest danger is to risk too much. – Kahlil Gibran

Kaliber seorang pemimpin dapat diukur dari kemampuannya membuat keputusan yang berani. Keberanian seorang pemimpin dapat diukur dari risiko yang diambilnya: kalau risikonya kecil, maka keputusannya biasa-biasa saja; kalau risikonya besar, baru keputusan itu bisa dianggap berani. Pemimpin yang tidak pernah mengambil risiko tidak akan mencapai prestasi besar.

Setiap perjuangan ada risikonya. Begitu juga dengan perjuangan untuk memajukan bangsa. Bagi seorang Dino Patti Djalal keputusan untuk mundur dari Duta Besar Indonesia untuk Amerika Serikat, serta melepas kariernya yang cemerlang sebagai diplomat karier merupakan keputusan historis. Ia melihat ada tanggung jawab moril yang diembannya manakala Indonesia berada di persimpangan sejarah.

Dino memandang perlu adanya regenerasi politik di Indonesia. Pelopor gerakan Modernisator ini melihat bahwa ada kejenuhan masyarakat dalam melihat politik. Apa yang dilihat oleh Dino ini terkonfirmasi dengan tingkat golput yang semakin besar dari pemilu ke pemilu. Itulah kiranya yang membuat Konvensi Demokrat merupakan mekanisme politik yang dapat mengikis kejenuhan masyarakat terhadap politik serta memberikan ruang bagi regenerasi politik.

Dengan adanya Konvensi Demokrat maka memberikan akses bagi berbagai tokoh dari ragam latar belakang untuk running menjadi RI-1. Konvensi bisa menjadi embun penyejuk bagi mampat, mandeknya sirkulasi kepemimpinan nasional. Alangkah membosankannya jika politik nasional sekadar diisi oleh orang-orang lama ataupun tokoh daur ulang yang telah berkontestasi dalam pemilihan sebelumnya.

Bagi Dino Patti Djalal budaya sinis yang semakin tinggi ini harus ditanggulangi. Oleh karena itu dirinya memilih untuk berdiri di garis terdepan pada politik 2014. Dan baginya tidak ada kehormatan yang lebih besar daripada itu. Keputusannya untuk mundur dari jabatan Dubes RI untuk Amerika Serikat dikarenakan Dino ingin menawarkan ide, konsep Indonesia Unggul ke berbagai pelosok negeri. Baginya lebih baik dirinya fokus menginspirasi dan memperkenalkan diri kepada bangsa Indonesia. Untuk misi besar yang satu ini, suami dari Drg. Rosa Rai ini rela untuk menanggalkan jaminan karier ataupun prestise yang mengiringinya dikarenakan kariernya yang cemerlang.

Di bawah tangan dinginnya, hubungan antara Indonesia dengan Amerika Serikat mencapai pada tingkat puncak. Hal itu tercermin dari angka-angka investasi Amerika Serikat di Indonesia yang jumlahnya begitu besar. Prestasi lainnya dari Dino Patti Djalal tak terlepas dari kemampuannya dalam menjalin relasi. Diantaranya adalah pemecahan Guinness Book of World Record for Largest Angklung Ensemble, International Conference on Futurology, American Batik Design, produksi film “The Philosopher”, pertandingan sepakbola LA Galaxy vs PSSI, dan lain-lain.

Bagi Dino Patti Djalal yang pernah bekerja sebagai tukang cuci piring di KBRI keikutsertaannya dalam Konvensi Demokrat merupakan momen sejarah dan tanggung jawab moril. Baginya melakukan sesuatu yang baik akan berdampak lebih besar. Ia juga ingin membangun bangsa ini bukan dengan energi negatif, dan bukan dengan budaya sinis. Dino memandang orang yang negatif dan sinis tidak akan sukses.

Dino yang memulai karier diplomatiknya pada tahun 1986 dengan menjadi lokal staf bidang penerangan di Konsulat RI di Vancouver ini memandang bahwa segala prestasi yang ditorehkan merupakan kombinasi dari keberanian mengambil risiko, berinovasi, dan karena pengabdian. Mental pengabdian memang telah didoktrinasi dan di-brain wash oleh kedua orang tuanya semenjak dirinya kecil. Ayah dari Dino Patti Djalal sendiri merupakan seorang diplomat yakni Prof.Hasjim Djalal.

Bagi Dino yang menentukan arah Indonesia ke depannya bukan sekadar politik prosedural tapi politik konseptual. Politik prosedural yakni segala prosedur demokrasi seperti terselenggaranya pemilu setiap 5 tahun sekali. Sedangkan politik konseptual merupakan politik yang berintikan pada ide, gagasan. Politik konseptual merupakan antitesa dari politik pragmatisme-transaksional.

Dengan keyakinan pada politik konseptual, bagi seorang Dino kalaupun dirinya kalah dalam Konvensi Demokrat, namun jika 30-40% rakyat Indonesia telah mendengar nasionalisme unggul maka sesungguhnya dirinya telah menang.

Posted in Essai, Politik

4521

Dino Patti Djalal memperkenalkan konsep Indonesia Unggul 4521 pada Konvensi Demokrat. Apa itu Indonesia Unggul 4521? 4521 merupakan angka-angka yang menyimpan kode kita sebagai bangsa. Sepanjang hidup kita baik di sekolah maupun pemerintahan kita mengenal nilai-semangat NKRI. Nilai-nilai 45 ini ada dalam darah dan tulang kita dan harus senantiasa kita jaga.

Menurut Dino Patti Djalal nilai 45 harus dilengkapi dengan wawasan abad ke 21. Menurut sosok yang pernah menjadi Staf Khusus Presiden bidang Hubungan Internasional ini generasi 45 berhasil dengan misinya yakni kemerdekaan dan persatuan. Sedangkan generasi kita di abad ke 21 harus bisa menuntaskan agenda berikutnya yaitu agenda keunggulan. Unggul di dalam dan unggul di luar.

Indonesia Unggul di abad 21 berarti negeri ini masuk dalam 10 besar ekonomi dunia. Kelas menengah kita mencapai lebih dari 50%. Dino menambahkan pemikirannya bahwa tidak ada lagi kemiskinan absolut. Petani sejahtera, buruh produktif. Dino yang semenjak muda telah mencicipi ragam pekerjaan (mulai dari tukang cuci piring, pelatih tenis, koki di restoran, hingga asisten dosen) berharap agar timbul komunitas 4 juta pengusaha. 4 juta pengusaha ini tentunya akan memperkokoh upaya Indonesia untuk menjadi negara yang maju secara perekonomian.

Indonesia Unggul 4521 menghendaki agar teknologi maju, korupsi terkikis dan setiap anak Indonesia mempunyai akses terhadap pendidikan dan kesehatan. Peraih gelar Doctor of Philosophy in International Relation dari London School of Economics and Political Science ini berpandangan bahwa huruf ‘K’ dalam ‘NKRI’ bukan hanya kesatuan tapi juga keunggulan.

Bagi Dino kalau kita bisa menjaga nilai 45 dan terus bisa beradaptasi dengan perubahan zaman maka abad ke 21 menjadi abad terbaik Indonesia, abad serba bisa, abad Indonesia Unggul. Indonesia Unggul 4521 yang berbasiskan semangat 45 dan sukses abad ke 21. Semoga ekspektasi yang alangkah indahnya ini dan insya Allah negeri ini akan sampai di sana.

Posted in Buku, Essai, Politik

Dari Tukang Cuci Piring Menuju RI-1

Ketika Dino Patti Djalal menjadi Duta Besar Indonesia untuk Amerika Serikat di akhir tahun 2010, satu cerita favorit yang berulang-ulang ia sampaikan dalam pidato-pidatonya adalah bahwa 30 tahun lalu, seorang Dino Patti Djalal memulai “karier” sebagai tukang cuci piring di basement KBRI Washington DC. Memulai “karier” sebagai tukang cuci piring untuk kemudian 3 dekade kemudian beliau terpilih sebagai Duta Besar Indonesia untuk Amerika Serikat.

Dino Patti Djalal memang sedari muda telah memenuhi curriculum vitae-nya dengan berbagai macam pekerjaan. Di Amerika Serikat, walaupun ayahnya (Prof.Hasjim Djalal) menjabat sebagai DCM (Wakil Duta Besar), ia semenjak remaja telah mengambil berbagai pekerjaan sambilan. Dino pernah bekerja sebagai tukang cuci piring dan kuli gudang di KBRI. Dino juga pernah menjajal sebagai pelatih tenis, koki di restoran, tukang tiket di bioskop, towel boy tim basket, asisten dosen.

Pengalaman bekerja yang ditempuh oleh Dino membentuk karakternya. Ia menjadi orang yang bertanggung jawab, menghargai aturan, disiplin (karena harus tepat waktu) dan kalkulatif. Dengan bekerja, beliau belajar bekerja sama dengan orang lain dan mengasah social skill.

Ketika bekerja sebagai pekerja di gudang KBRI, Dino menemukan sebuah buku tebal penuh debu yang berjudul Dibawah Bendera Revolusi. Dibawah Bendera Revolusi merupakan kumpulan pidato dan tulisan Bung Karno. Buku itu dibawanya kemana-mana, termasuk ke sekolah, dan dibaca berulang-ulang. Dino muda pun terpukau membaca pemikiran Soekarno yang begitu inspiratif. Bagi Dino, buku itulah yang menyulut intelektualitasnya, dan membuatnya semakin tertarik pada ilmu politik dan diplomasi.

Dino Patti Djalal masuk Departemen Luar Negeri pada tahun 1987. Setelah menyelesaikan latihan di Pusdiklat, dan setelah merampungkan MA dari Simon Fraser University (British Columbia, Kanada), ia ditugaskan menjadi asisten Dirjen Politik Wiryono Sastrohandoyo.

Ketika menjadi Duta Besar di AS sejak tahun 2010, Dino Patti Djalal mengambil inisiatif untuk meluncurkan proses Kongres Diaspora Indonesia, yang bertujuan untuk menjalin koneksi, menyatukan dan menyetrum komunitas diaspora Indonesia yang besar namun terpencar. Dalam proses selanjutnya, konsep “diaspora Indonesia” ini kemudian meluas tidak saja mencakup diaspora di AS tapi di seluruh dunia.

Berbagai komunitas Indonesia di sejumlah negara mulai menumbuhkan semangat “diaspora Indonesia” dan terus membangun jaringan antar-mereka. Indikatornya semenjak Kongres di Los Angeles pada bulan Juli 2012, telah terbentuk Indonesian Diaspora Network (IDN) di Amerika Serikat, Australia, Azerbaijan, Belanda, Brunei Darussalam, China, Estonia dan Finlandia (Finest), Italia, Jerman, Kaledonia Baru, Kanada, Kroasia, Madagaskar, Malaysia, Meksiko, Qatar, Rusia, Selandia Baru, Singapura, Sri Lanka, Swedia, Taiwan, Timor Leste, Trinidad dan Tobago, Uni Emirat Arab, Yunani, dan sebagainya. Semua itu tercapai dalam tempo satu tahun.

Diaspora Indonesia tentu saja merupakan potensi luar biasa bagi pembangunan Indonesia ke depannya. Bagaimana dengan adanya konsep diaspora Indonesia menjadi jembatan untuk menghubungkan titik-titik SDM Indonesia yang tersebar di berbagai negara. Dino Patti Djalal melalui kemampuan lobinya, diplomasinya, telah memuluskan bagi terbentuknya diaspora Indonesia yang akan memajukan nasionalisme unggul.

Segala karier cemerlang seorang Dino Patti Djalal sebagai diplomat akan menemui titik bifurkasi baru. Dino Patti Djalal memilih untuk mengundurkan diri sebagai Duta Besar Indonesia untuk Amerika Serikat. Beliau memilih untuk fokus mengikuti Konvensi Demokrat. Baginya keikutsertaannya dalam Konvensi Demokrat membutuhkan energi yang fokus dan total.

Bagi seorang Dino yang telah menekuni karier sebagai PNS selama 27 tahun, dirinya telah bersiap untuk mengabdi di panggung yang lain. Misinya arah sejarah bangsa. Bagi Dino menjadi capres merupakan urusannya sejarah. Ia ingin berdiri di garis terdepan pada politik 2014. Membantu, menginspirasi bangsa, memberi energi, arah, memberi bobot seleksi pemimpin nasional.

Bagi sosok yang pernah mendapat penghargaan dari MURI sebagai pemecah rekor juru bicara Presiden yang terlama dalam sejarah Indonesia modern, kalah-menang dalam Konvensi Demokrat merupakan urusan nomor 2. Beliau lebih concern agar ide-idenya terdiasporakan ke banyak kepala. Baginya jika konsep nasionalisme unggul banyak orang yang mendengar, memahami, merespons, itu sudah merupakan kepuasan batin yang luar biasa baginya. Kita simak saja perjuangan dari sosok yang pernah menjadi tukang cuci piring di KBRI ini dalam upayanya menuju RI-1.

Posted in Essai, Politik

Pengabdian Sang Jenderal

List itu berisi 10-15 nama tokoh yang dianggap layak menjadi pemimpin puncak negara. Nama-nama itu masuk radar Yudhoyono dalam dua tahun terakhir. Sebagian besar nama dalam daftar panjang Yudhoyono tidak terafiliasi dengan partai politik. Sebut saja Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Djoko Suyanto, Menteri Perdagangan Gita Wirjawan, pengusaha Chairul Tanjung, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud Md., serta Ketua Dewan Perwakilan Daerah Irman Gusman. Tak lupa Yudhoyono memasukkan Pramono Edhie dan ibu negara Ani Yudhoyono dalam kandidat tokoh yang layak menjadi penggantinya.

Kiprah Pramono Edhie di Partai Demokrat sendiri secara resmi dimulai pada bulan Juni 2013. Mantan KSAD ini dipercaya sebagai anggota Dewan Pembina Partai Demokrat. E.E.Mangindaan yang memimpin Dewan Pembina Partai Demokrat memandang anak dari Sarwo Edhie ini sebagai sosok yang memiliki visi ketokohan dan akan berperan dalam pengembangan partai ke depannya. “Sebagai mantan KSAD, Pramono Edhie memiliki ide-ide cemerlang untuk mengembangkan kader partai,” ujar Mangindaan.

Para petinggi Partai Demokrat berharap Pramono bisa menarik suara dari basis militer. Tak dapat dipungkiri dukungan dari kantong-kantong militer ikut membantu besarnya perolehan suara partai berlambang mercy ini pada 2004 dan 2009.

Pramono Edhie juga diharapkan dapat menjadi jembatan komunikasi dengan PDIP. Partai yang sama-sama berhaluan nasionalis. Pramono pernah menjadi ajudan Megawati ketika puteri Bung Karno ini menjadi wakil presiden. Ketika Megawati naik menjadi presiden, posisi Pramono Edhie tetap sebagai ajudan dari ketua umum terlama partai politik di Indonesia ini. Menurut Endriartono Sutarto, ketika itu Kepala Staf Angkatan Darat, Megawatilah yang mempertahankan Pramono. “Hubungan ajudan dan pejabatnya lebih bersifat pribadi, kedekatan,” ujarnya.

Posisi Pramono juga tak berubah ketika Megawati berseteru dengan kakak iparnya, Menteri Koordinator Politik dan Keamanan Susilo Bambang Yudhoyono. Ia baru meninggalkan pos ajudan presiden setelah Megawati dikalahkan Yudhoyono pada pemilihan 2004. Karier perwira kelahiran Magelang, 5 Mei 1955, itu segera bergerak ke atas. Ia antara lain menjadi Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus dan Panglima Kodam Siliwangi. Jabatan terakhirnya Kepala Staf Angkatan Darat, yang didudukinya pada Juli 2011-Mei 2013.

Pramono Edhie dalam mengarungi turbulensi politik tentu saja tidak hanya berbekal trah keluarga ataupun kedekatan personal dengan tokoh. Ia memiliki sejumlah pemikiran mumpuni untuk membangun bangsa ini ke depannya. Pramono Edhie memandang perlunya untuk melanjutkan pembangunan yang terjadi sekarang dan mendorong perubahan di beberapa bagian.

Apa yang telah dicapai hendaknya dilanjutkan. Jadi kuncinya adalah keberlanjutan sekaligus perubahan. Keberlanjutan dan perubahan itu melalui ketekunan dan kerja keras, bukan jalan pintas. Dengan upaya tersebut maka mengisi kemerdekaan dengan usaha yang benar seperti apa yang diamanatkan oleh Pembukaan UUD 1945. Untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia.

Pria kelahiran Magelang, 5 Mei 1955 ini memandang Pembukaan UUD 1945 tidak boleh dirubah karena merupakan pesan pendiri bangsa. Pembukaan UUD 1945 merupakan pernyataan visioner, sumber inspirasi bagi bangsa ini. Pembukaan UUD 1945 memberikan arah bagi apa yang ingin dicapai bangsa ini di kemudian hari.

Untuk membawa Indonesia menjadi bangsa yang maju di abad 21, Pramono menekankan pentingnya menjaga arah perubahan dan pembaharuan. Ia memandang Indonesia memiliki pertumbuhan ekonomi yang relatif stabil dan tinggi. Demokrasi di negeri ini juga mendapatkan apresiasi dari berbagai pihak. Ini adalah dasar yang baik bagi pembangunan selanjutnya.

Terkait dengan pembangunan ekonomi, mantan Pangkostrad ini ingin mewujudkan pembangunan ekonomi yang lebih berkualitas. Apa itu pembangunan ekonomi yang lebih berkualitas? Yakni pembangunan ekonomi yang lebih memperhatikan pemerataan. Memang harus diakui pemerataan menjadi permasalahan tersendiri dalam ekonomi Indonesia. Seperti tercermin dari koefisien Gini yang membesar menjadi 0,41.

Pramono juga memandang perlunya keberlanjutan yang berdaya tahan dan perubahan yang diakselerasikan. Disinilah akan menemui tantangan berupa ketersediaan pangan dan energi.

Pramono juga tidak menutup mata terhadap dampak negatif dari praktik demokrasi yang mengabaikan kebhinnekaan. Maka menurutnya perlu dilakukan penyempurnaan sistem politik. Penyempurnaan sistem politik ini akan membawa pada pemerintahan yang efektif serta tercapainya stabilitas politik dan keamanan.

Demokrasi sudah semestinya memiliki sumber moralitas dari rakyat. Dengan berpegang pada prinsip kedaulatan ada di tangan rakyat.

Pramono sendiri percaya bahwa hukum harus menjadi panglima di negeri ini. Dengan hukum menjadi panglima maka efektifitas penegakan hukum akan tercapai. Sengkarut korupsi juga harus diberantas dengan mendasari hukum sebagai panglima. Ia pun mencanangkan menuju Indonesia bersih tahun 2014-2019.

Bagi Pramono Edhie Wibowo dengan menjadi presiden merupakan upaya pengabdiannya untuk kejayaan Republik Indonesia. Pengabdian untuk memperjuangkan negeri ini untuk merebut kemandiriannya dan mendapatkan keadilan sehingga tercapai kesejahteraan.

Posted in Buku, Essai, Politik

Skenario “Triple-S” di Pemilu 2014

Tak ada yang abadi. Pun begitu dengan kekuasaan. Selalu ada ujung senja bagi usia kekuasaan. Seiring dengan bunyi UUD 1945 pasal 7 yang berbunyi: “Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan.”

Maka berpegang dari pasal konstitusi tersebut, tahun 2014 merupakan tahun terakhir dari masa jabatan Susilo Bambang Yudhoyono sebagai orang nomor satu di republik ini.

Siapakah kiranya yang dipersiapkan oleh Yudhoyono sebagai penggantinya? SBY sendiri konon telah membuat daftar berisi 10-15 nama tokoh yang dianggap layak menjadi pemimpin puncak negara. Salah satu nama yang digadang-gadang sebagai kandidat kuat pengganti SBY adalah adik iparnya yakni Pramono Edhie Wibowo. Pramono Edhie Wibowo yang lahir di Magelang pada 5 Mei 1955 menempuh karier militer tertinggi sebagai Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD).

Pengangkatannya sebagai KSAD sendiri telah menuai protes dari berbagai kalangan yang mencurigai adanya unsur nepotisme dalam pengangkatan tersebut. Sebelum menjabat sebagai KSAD, posisi dari Pramono Edhie sendiri cukup mentereng dan mengkilat yakni sebagai Panglima Kostrad. Sebelumnya pada tahun 2009, ia menjabat sebagai Pangdam III Siliwangi.

Pramono Edhie Wibowo sendiri menyandang nama besar dari ayahnya yakni Sarwo Edhie Wibowo yang merupakan mantan Komandan RPKAD yang turut andil dalam penumpasan pemberontakan G30S/PKI.

Ayah dari Pramono Edhie yakni Sarwo Edhie merupakan sosok penting di pergantian era dari Orde Lama ke Orde Baru. Sarwo Edhie yang merupakan Komandan RPKAD berhasil melumpuhkan markas Gestapu di Halim dalam peristiwa Gerakan 30 September 1965. Ia juga berperan dalam “memotong” basis terkuat PKI yang berada di Jawa Tengah.

Namun sejumlah prestasi tersebut, malahan membuat dirinya “dibuang” jauh dari Jakarta. Alasan yang dikemukakan ialah Sarwo Edhie terlalu frontal menuntut Soekarno diadili. Sarwo Edhie pun untuk kemudian ditempatkan sebagai Pangdam Bukit Barisan.

Tak berhenti sampai disitu, Sarwo Edhie lalu “dibuang” lebih jauh lagi sampai ke ujung Timur Indonesia pada tahun 1968. Ia menjabat sebagai Pangdam Cendrawasih. Bukannya hilang dari peredaran, pamornya malah semakin cemerlang. Ia dinilai sebagai tokoh penting di balik keberhasilan integrasi Irian Barat ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia saat Penentuan Pendapat Rakyat tahun 1969.

Untuk kemudian Sarwo Edhie dengan prestasi brilian tersebut hanya diganjar jabatan sebagai Gubernur Akabri hingga akhirnya memutuskan mengundurkan diri pada 1974.

Sejumlah jalur karier Sarwo Edhie tersebut ditenggarai dijegal oleh Soeharto yang memandang bahwa sosok Sarwo Edhie merupakan rival yang dapat membahayakan posisinya sebagai RI-1.

Kemungkinan masuknya putra Jenderal Sarwo Edhie dalam gelanggang pertarungan merebut RI-1 membuat beberapa pengamat politik berspekulasi bahwa pada pemilihan umum tahun 2014 akan ada pertarungan dinasti “Triple-S”, yaitu antara keturunan Sarwo Edhie, keturunan Soekarno, dan keturunan Sumitro Djojohadikusumo.

Prabowo Subianto Djojohadikusumo merupakan sosok yang selalu berada di papan atas berbagai lembaga survei ketika berbicara tentang elektabilitasnya sebagai presiden. Sedangkan Megawati Soekarnoputri merupakan Ketua Umum PDIP yang merupakan salah satu partai terbesar di Indonesia saat ini.

Jalan bagi Jenderal Purnawirawan Pramono Edhie Wibowo untuk ikut bertarung melalui jalur partai politik mulai terlihat. Sebagaimana UU No.42/2008 mengenai presidential threshold, pengajuan pasangan capres dan cawapres yang diusulkan oleh partai atau gabungan partai politik yang memperoleh minmal 20% dari jumlah kursi DPR atau 25% dari jumlah suara sah nasional, maka Pramono Edhie harus memiliki kendaraan politik. Kendaraan politiknya tentunya Partai Demokrat yang ikut didirikan oleh SBY. Pramono Edhie pun diangkat sebagai anggota Dewan Pembina Partai Demokrat. Dimana Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat adalah Susilo Bambang Yudhoyono.

Meski namanya banyak disebut-sebut sebagai kandidat serius calon presiden, Pramono Edhie ketika masih berkiprah di militer tergolong irit bicara tentang politik. Seperti misalnya pada bulan Desember 2011, dalam wawancara dengan Tempo, ia mengatakan menjadi presiden itu tidak enak. “Saya sangat senang jadi jenderal. Saya hanya ingin menutup pengabdian ini dengan kehormatan,” ujarnya ketika itu.

Sosok SBY sendiri sudah jauh-jauh hari menyatakan bahwa dirinya tidak tertarik untuk membangun dinasti politik. Dalam sebuah wawancara di bulan April 2013, SBY menampik istrinya akan maju untuk bertarung sebagai RI-1. “Seribu persen, istri saya tak akan mencalonkan diri,” ujar Yudhoyono ketika itu.

Kekhawatiran publik terhadap kemungkinan dibentuknya dinasti politik sendiri bukan merupakan argumen tanpa dasar. SBY selama ini dipandang cukup intens untuk menjaga dinasti politiknya. Mulai dari mengisi susunan kepengurusan partai dan calon legislatifnya dari lingkaran Cikeas hingga jatuhnya Anas Urbaningrum dari kursi ketua umum lantaran tak dapat restu darinya. Ketokohan dan dominasi SBY di partai berlambang mercy ini memang sangat kuat sehingga keputusan-keputusan partai banyak bergantung padanya. SBY ditenggarai tidak menginginkan ada matahari kembar di Partai Demokrat.

SBY sendiri baru-baru ini menyentil dinasti politik yang terjadi di daerah. Ia menyoal tentang pelanggaran etika pemerintahan. Memang tidak ada larangan famili dari seseorang untuk menempati jabatan publik, namun jika sampai famili dari trah tertentu menguasai jajaran jabatan publik maka itu merupakan pelanggaran etika pemerintahan.

Dinasti politik sendiri jika kita mengkomparasikan dengan praktik di sejumlah negara maka akan tertemui sejumlah fakta yang mencerahkan. Sementara itu respons publik Indonesia yang negatif terhadap dinasti politik tak terlepas dari ingatan tentang Orde Baru yang kaya dengan praktik nepotisme.

Publik di Indonesia juga lebih menyoroti aspek negatif politik dinasti, yakni macetnya sirkulasi kepemimpinan dan munculnya oligarki karena dominasi segelintir elite.

Dinasti politik dalam kajian ilmu politik sebenarnya bukanlah hal yang tabu. Di India, Filipina, dan Amerika Serikat, dinasti politik malah dianggap proses mentorship di mana tokoh politik akan membagi pengalaman dan “proses pembelajaran” secara langsung kepada anggota keluarganya.

Studi Dante Simbulan pada tahun 2007 memperlihatkan bahwa elite politik di Filipina tahun 1946 hingga 1963 menunjukkan bahwa dari 169 keluarga berpengaruh, lahir 584 pejabat publik, termasuk 7 presiden, 2 wakil presiden, 42 senator, dan 147 anggota DPR.

Nepotisme bukan hanya terjadi di negara berkembang tapi juga di Amerika. Di Amerika, misalnya, kemenangan Obama dikarenakan dinasti Kennedy tidak merestui dinasti Clinton. Begitu restu keluarga Kennedy diberikan ke Obama, Obama maju sebagai kandidat capres dan Hillary Clinton kalah. Sekalipun Hillary Clinton merupakan senior di Partai Demokrat, namun kuatnya pengaruh dinasti Kennedy turut memberi andil bagi kemenangan Obama.

Yang harus digarisbawahi dalam nepotisme ini adalah mutu. Jika bermutu tentu bukanlah masalah besar meskipun masih berada dalam lingkar famili. Bukankah dipilih dalam jabatan publik merupakan hak asasi manusia. Yang menjadi masalah adalah apabila yang diajukan sekadar memiliki pertalian darah, namun kualitasnya buruk.

Pramono Edhie Wibowo sekalipun diperkirakan sebagai jagoan dari Cikeas harus melalui mekanisme kompetisi di Konvensi Demokrat. Secara waktu dan tahapan, maka tahapan konvensi berlangsung selama delapan bulan, mulai September 2013 sampai April 2014, dan dilaksanakan dalam dua tahap: Tahap pertama, September-Desember 2013, semua kegiatan dilaksanakan kecuali debat antarkandidat. Tahap kedua, Januari sampai April 2014. Semua kegiatan dilaksanakan termasuk debat antarkandidat.

SBY sendiri sebagai Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat mengatakan bahwa Konvensi Demokrat merupakan terobosan dalam pemilihan elite pemerintahan. Partai Demokrat adalah partai yang terbuka, maka untuk kepemimpinan nasional Partai Demokrat sangat membuka pintu bagi orang luar, selain juga dari internal untuk ikut bersama-sama memikirkan bangsa.

Penentuan pemenang Konvensi Demokrat akan ditentukan selambat-lambatnya Mei 2014 setelah pemilihan legislatif dan sebelum pemilihan presiden. Pemenang konvensi didasarkan hasil survei, dan bukan ditentukan oleh kader Partai Demokrat semata. Misalnya melalui voting DPP, DPD, DPC Partai Demokrat.

Pada hakikatnya rakyat dilibatkan. Survei setidak-tidaknya dilakukan dua kali oleh tiga lembaga survei yang independen dan kredibel. Hasil survei akan diumumkan ke publik secara transparan oleh panitia konvensi.

Dengan mekanisme penentuan pemenang seperti disebutkan di atas, maka sekalipun Pramono Edhie dijagokan sejumlah elite Demokrat, belum tentu ia dipilih publik dalam survei yang dilakukan. Dengan demikian tiada pilihan lain bagi putra Sarwo Edhie ini untuk meningkatkan elektabilitasnya dan merebut hati pemilih. Menarik ditunggu akankah skenario “Triple-S” dalam kontestasi Pemilu 2014 akan benar terwujud atau tidak.

Posted in Ekonomi, Essai, Politik, Resensi Buku

Membongkar Republik Akal-Akalan

Judul Buku: Republik Akal-Akalan: Mengungkap Kebohongan Rezim di Atas Ketidakberdayaan Rakyat
Penulis: Dr.Fuad Bawazier
Penerbit: Rakyat Merdeka Books
Cetakan: 2013
Tebal: 261 halaman + XV

Buku ‘Republik Akal-Akalan’ merupakan kumpulan artikel opini dari Fuad Bawazier yang pernah terbit di berbagai media sepanjang tahun 2006-2013. Judul ‘Republik Akal-Akalan’ itu tentu saja menggambarkan bagaimana pengelolaan negeri ini yang masih saja menggunakan kebijakan bersifat akal-akalan. Untuk memudahkan sidang pembaca memahami aneka pemikiran dari Mantan Dirjen Pajak ini, maka esai-esai tersebut dikelompokkan berdasarkan sub tema yang sama, sekaligus memiliki benang merah yang nyata.

Menerbitkan berbagai artikel yang berserak menjadi sebuah buku yang layak dibaca tentunya memiliki alasan yang kuat. Setidaknya terdapat dua alasan penting yang melatari. Pertama, setelah ditelusuri, berbagai tulisan tersebut, mengandung benang merah yang kuat sepanjang periode itu, terutama dalam menggambarkan pengelolaan negara oleh penguasa yang cenderung menipu rakyat melalui berbagai kebijakan akal-akalan. Kedua, banyak tulisan yang jika dibaca lagi ternyata masih menemukan relevansinya kembali dalam perkembangan aktual dewasa ini, terutama terkait dengan masih maraknya tindakan akal-akalan penguasa di tengah rakyat yang seakan tidak berdaya.

Analisa ekonomi politik menjadi warna utama dari sosok yang pernah menjabat sebagai Menteri Keuangan di saat-saat genting Orde Baru ini. Gaya bahasanya yang blak-blakan, apa adanya, serta dibingkai dengan nuansa akademik menjadikan esai dari Fuad Bawazier layak menjadi hidangan intelektual bagi sidang pembaca.

Cover Republik akal-akalan

Simaklah potongan fragmen ketika Fuad yang ketika itu menjabat sebagai Menteri Keuangan berada dalam sengkarut krisis ekonomi yang melanda negeri (Fuad Bawazier, Republik Akal-Akalan, hlm. 213-214):

Dalam penyelesaian krisis, Mafia Berkeley dan IMF cuma memiliki waktu hingga Juni 1998. Itu adalah tenggat diam-diam yang diberikan Soeharto, kendati dirinya juga tidak yakin masalah ekonomi akan selesai pada tenggat tersebut. Sebagai new comer waktu itu, saya juga berpandangan dan menjelaskan hal yang sama kepada Soeharto. Masalah krisis tidak mungkin diselesaikan IMF dalam waktu singkat. Kenapa? Pertama, resep yang dijalankan IMF umumnya justru memperparah kondisi yang ada. Kedua, sekali IMF datang ke suatu negara khususnya Indonesia, kalau tidak dipaksa keluar, mereka tidak akan meninggalkan Indonesia. Mereka akan terus “memperkosa” kita. Seperti praktik dukun cabul, datang tidak mengobati, tapi malah ngerjain kita. Betul juga ternyata Soeharto dijatuhkan lebih cepat. Mei 1998, Soeharto jatuh. Padahal menurut rencana, IMF akan dibubarkan Soeharto seperti halnya dia membubarkan International Government on Group Indonesia (IGGI). Sejatinya, pemikiran Soeharto ada benarnya. Krisis tidak bakal selesai pada tenggat yang ditentukannya. Akhir Juni 1998, IMF tidak akan bisa menyelesaikan masalah di Indonesia. Artinya, pada titik ini, sebetulnya, Soeharto sudah memberi kesempatan IMF selama enam bulan sejak awal 1998. Ternyata, IMF memang tak dapat menyelesaikannya dan dengan alasan ini rencananya Soeharto akan melengserkan IMF.

Buku ‘Republik Akal-Akalan’ ini secara garis besar memotret dan mengupas tentang bagaimana kebijakan yang dijalankan oleh pemerintah. Mulai dari dunia perbankan yang penuh dengan kebijakan kamuflase, distorsi politik anggaran, pembohongan publik terkait hutang yang dilakukan pemerintah, kebijakan ekonomi yang bukan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, ironi negeri yang menjadi korban akal-akalan pihak asing, hingga sejumlah solusi untuk memecah sengkarut yang membelit negeri.

Akal-akalan para penguasa memang terlihat ketika perekonomian Indonesia diarahkan untuk selalu bergantung terhadap hutang luar negeri. Padahal, berbagai kajian ekonomi maupun pandangan kasat mata, dengan jelas menyimpulkan bahwa hutang luar negeri pada umumnya tidak diperlukan, karena banyak dikorup, tidak efisien dan tidak efektif. Singkatnya hutang ini hanya menguntungkan kreditor dan kaki tangannya tetapi merugikan Indonesia secara ekonomis maupun politis. Namun dengan berbagai alasan yang dibalut dengan kebijakan akal-akalan tentunya, kebijakan mencari hutang terus saja berlangsung sampai saat ini.

Melalui buku ini kita dicerdaskan untuk melihat permasalahan secara global dalam konteks-konteks kasus kekinian. Selamat membaca!