Posted in Essai, Politik

Pengabdian Sang Jenderal

List itu berisi 10-15 nama tokoh yang dianggap layak menjadi pemimpin puncak negara. Nama-nama itu masuk radar Yudhoyono dalam dua tahun terakhir. Sebagian besar nama dalam daftar panjang Yudhoyono tidak terafiliasi dengan partai politik. Sebut saja Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Djoko Suyanto, Menteri Perdagangan Gita Wirjawan, pengusaha Chairul Tanjung, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud Md., serta Ketua Dewan Perwakilan Daerah Irman Gusman. Tak lupa Yudhoyono memasukkan Pramono Edhie dan ibu negara Ani Yudhoyono dalam kandidat tokoh yang layak menjadi penggantinya.

Kiprah Pramono Edhie di Partai Demokrat sendiri secara resmi dimulai pada bulan Juni 2013. Mantan KSAD ini dipercaya sebagai anggota Dewan Pembina Partai Demokrat. E.E.Mangindaan yang memimpin Dewan Pembina Partai Demokrat memandang anak dari Sarwo Edhie ini sebagai sosok yang memiliki visi ketokohan dan akan berperan dalam pengembangan partai ke depannya. “Sebagai mantan KSAD, Pramono Edhie memiliki ide-ide cemerlang untuk mengembangkan kader partai,” ujar Mangindaan.

Para petinggi Partai Demokrat berharap Pramono bisa menarik suara dari basis militer. Tak dapat dipungkiri dukungan dari kantong-kantong militer ikut membantu besarnya perolehan suara partai berlambang mercy ini pada 2004 dan 2009.

Pramono Edhie juga diharapkan dapat menjadi jembatan komunikasi dengan PDIP. Partai yang sama-sama berhaluan nasionalis. Pramono pernah menjadi ajudan Megawati ketika puteri Bung Karno ini menjadi wakil presiden. Ketika Megawati naik menjadi presiden, posisi Pramono Edhie tetap sebagai ajudan dari ketua umum terlama partai politik di Indonesia ini. Menurut Endriartono Sutarto, ketika itu Kepala Staf Angkatan Darat, Megawatilah yang mempertahankan Pramono. “Hubungan ajudan dan pejabatnya lebih bersifat pribadi, kedekatan,” ujarnya.

Posisi Pramono juga tak berubah ketika Megawati berseteru dengan kakak iparnya, Menteri Koordinator Politik dan Keamanan Susilo Bambang Yudhoyono. Ia baru meninggalkan pos ajudan presiden setelah Megawati dikalahkan Yudhoyono pada pemilihan 2004. Karier perwira kelahiran Magelang, 5 Mei 1955, itu segera bergerak ke atas. Ia antara lain menjadi Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus dan Panglima Kodam Siliwangi. Jabatan terakhirnya Kepala Staf Angkatan Darat, yang didudukinya pada Juli 2011-Mei 2013.

Pramono Edhie dalam mengarungi turbulensi politik tentu saja tidak hanya berbekal trah keluarga ataupun kedekatan personal dengan tokoh. Ia memiliki sejumlah pemikiran mumpuni untuk membangun bangsa ini ke depannya. Pramono Edhie memandang perlunya untuk melanjutkan pembangunan yang terjadi sekarang dan mendorong perubahan di beberapa bagian.

Apa yang telah dicapai hendaknya dilanjutkan. Jadi kuncinya adalah keberlanjutan sekaligus perubahan. Keberlanjutan dan perubahan itu melalui ketekunan dan kerja keras, bukan jalan pintas. Dengan upaya tersebut maka mengisi kemerdekaan dengan usaha yang benar seperti apa yang diamanatkan oleh Pembukaan UUD 1945. Untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia.

Pria kelahiran Magelang, 5 Mei 1955 ini memandang Pembukaan UUD 1945 tidak boleh dirubah karena merupakan pesan pendiri bangsa. Pembukaan UUD 1945 merupakan pernyataan visioner, sumber inspirasi bagi bangsa ini. Pembukaan UUD 1945 memberikan arah bagi apa yang ingin dicapai bangsa ini di kemudian hari.

Untuk membawa Indonesia menjadi bangsa yang maju di abad 21, Pramono menekankan pentingnya menjaga arah perubahan dan pembaharuan. Ia memandang Indonesia memiliki pertumbuhan ekonomi yang relatif stabil dan tinggi. Demokrasi di negeri ini juga mendapatkan apresiasi dari berbagai pihak. Ini adalah dasar yang baik bagi pembangunan selanjutnya.

Terkait dengan pembangunan ekonomi, mantan Pangkostrad ini ingin mewujudkan pembangunan ekonomi yang lebih berkualitas. Apa itu pembangunan ekonomi yang lebih berkualitas? Yakni pembangunan ekonomi yang lebih memperhatikan pemerataan. Memang harus diakui pemerataan menjadi permasalahan tersendiri dalam ekonomi Indonesia. Seperti tercermin dari koefisien Gini yang membesar menjadi 0,41.

Pramono juga memandang perlunya keberlanjutan yang berdaya tahan dan perubahan yang diakselerasikan. Disinilah akan menemui tantangan berupa ketersediaan pangan dan energi.

Pramono juga tidak menutup mata terhadap dampak negatif dari praktik demokrasi yang mengabaikan kebhinnekaan. Maka menurutnya perlu dilakukan penyempurnaan sistem politik. Penyempurnaan sistem politik ini akan membawa pada pemerintahan yang efektif serta tercapainya stabilitas politik dan keamanan.

Demokrasi sudah semestinya memiliki sumber moralitas dari rakyat. Dengan berpegang pada prinsip kedaulatan ada di tangan rakyat.

Pramono sendiri percaya bahwa hukum harus menjadi panglima di negeri ini. Dengan hukum menjadi panglima maka efektifitas penegakan hukum akan tercapai. Sengkarut korupsi juga harus diberantas dengan mendasari hukum sebagai panglima. Ia pun mencanangkan menuju Indonesia bersih tahun 2014-2019.

Bagi Pramono Edhie Wibowo dengan menjadi presiden merupakan upaya pengabdiannya untuk kejayaan Republik Indonesia. Pengabdian untuk memperjuangkan negeri ini untuk merebut kemandiriannya dan mendapatkan keadilan sehingga tercapai kesejahteraan.

Author:

Suka menulis dan membaca

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s