Posted in Buku, Essai, Politik

Skenario “Triple-S” di Pemilu 2014

Tak ada yang abadi. Pun begitu dengan kekuasaan. Selalu ada ujung senja bagi usia kekuasaan. Seiring dengan bunyi UUD 1945 pasal 7 yang berbunyi: “Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan.”

Maka berpegang dari pasal konstitusi tersebut, tahun 2014 merupakan tahun terakhir dari masa jabatan Susilo Bambang Yudhoyono sebagai orang nomor satu di republik ini.

Siapakah kiranya yang dipersiapkan oleh Yudhoyono sebagai penggantinya? SBY sendiri konon telah membuat daftar berisi 10-15 nama tokoh yang dianggap layak menjadi pemimpin puncak negara. Salah satu nama yang digadang-gadang sebagai kandidat kuat pengganti SBY adalah adik iparnya yakni Pramono Edhie Wibowo. Pramono Edhie Wibowo yang lahir di Magelang pada 5 Mei 1955 menempuh karier militer tertinggi sebagai Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD).

Pengangkatannya sebagai KSAD sendiri telah menuai protes dari berbagai kalangan yang mencurigai adanya unsur nepotisme dalam pengangkatan tersebut. Sebelum menjabat sebagai KSAD, posisi dari Pramono Edhie sendiri cukup mentereng dan mengkilat yakni sebagai Panglima Kostrad. Sebelumnya pada tahun 2009, ia menjabat sebagai Pangdam III Siliwangi.

Pramono Edhie Wibowo sendiri menyandang nama besar dari ayahnya yakni Sarwo Edhie Wibowo yang merupakan mantan Komandan RPKAD yang turut andil dalam penumpasan pemberontakan G30S/PKI.

Ayah dari Pramono Edhie yakni Sarwo Edhie merupakan sosok penting di pergantian era dari Orde Lama ke Orde Baru. Sarwo Edhie yang merupakan Komandan RPKAD berhasil melumpuhkan markas Gestapu di Halim dalam peristiwa Gerakan 30 September 1965. Ia juga berperan dalam “memotong” basis terkuat PKI yang berada di Jawa Tengah.

Namun sejumlah prestasi tersebut, malahan membuat dirinya “dibuang” jauh dari Jakarta. Alasan yang dikemukakan ialah Sarwo Edhie terlalu frontal menuntut Soekarno diadili. Sarwo Edhie pun untuk kemudian ditempatkan sebagai Pangdam Bukit Barisan.

Tak berhenti sampai disitu, Sarwo Edhie lalu “dibuang” lebih jauh lagi sampai ke ujung Timur Indonesia pada tahun 1968. Ia menjabat sebagai Pangdam Cendrawasih. Bukannya hilang dari peredaran, pamornya malah semakin cemerlang. Ia dinilai sebagai tokoh penting di balik keberhasilan integrasi Irian Barat ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia saat Penentuan Pendapat Rakyat tahun 1969.

Untuk kemudian Sarwo Edhie dengan prestasi brilian tersebut hanya diganjar jabatan sebagai Gubernur Akabri hingga akhirnya memutuskan mengundurkan diri pada 1974.

Sejumlah jalur karier Sarwo Edhie tersebut ditenggarai dijegal oleh Soeharto yang memandang bahwa sosok Sarwo Edhie merupakan rival yang dapat membahayakan posisinya sebagai RI-1.

Kemungkinan masuknya putra Jenderal Sarwo Edhie dalam gelanggang pertarungan merebut RI-1 membuat beberapa pengamat politik berspekulasi bahwa pada pemilihan umum tahun 2014 akan ada pertarungan dinasti “Triple-S”, yaitu antara keturunan Sarwo Edhie, keturunan Soekarno, dan keturunan Sumitro Djojohadikusumo.

Prabowo Subianto Djojohadikusumo merupakan sosok yang selalu berada di papan atas berbagai lembaga survei ketika berbicara tentang elektabilitasnya sebagai presiden. Sedangkan Megawati Soekarnoputri merupakan Ketua Umum PDIP yang merupakan salah satu partai terbesar di Indonesia saat ini.

Jalan bagi Jenderal Purnawirawan Pramono Edhie Wibowo untuk ikut bertarung melalui jalur partai politik mulai terlihat. Sebagaimana UU No.42/2008 mengenai presidential threshold, pengajuan pasangan capres dan cawapres yang diusulkan oleh partai atau gabungan partai politik yang memperoleh minmal 20% dari jumlah kursi DPR atau 25% dari jumlah suara sah nasional, maka Pramono Edhie harus memiliki kendaraan politik. Kendaraan politiknya tentunya Partai Demokrat yang ikut didirikan oleh SBY. Pramono Edhie pun diangkat sebagai anggota Dewan Pembina Partai Demokrat. Dimana Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat adalah Susilo Bambang Yudhoyono.

Meski namanya banyak disebut-sebut sebagai kandidat serius calon presiden, Pramono Edhie ketika masih berkiprah di militer tergolong irit bicara tentang politik. Seperti misalnya pada bulan Desember 2011, dalam wawancara dengan Tempo, ia mengatakan menjadi presiden itu tidak enak. “Saya sangat senang jadi jenderal. Saya hanya ingin menutup pengabdian ini dengan kehormatan,” ujarnya ketika itu.

Sosok SBY sendiri sudah jauh-jauh hari menyatakan bahwa dirinya tidak tertarik untuk membangun dinasti politik. Dalam sebuah wawancara di bulan April 2013, SBY menampik istrinya akan maju untuk bertarung sebagai RI-1. “Seribu persen, istri saya tak akan mencalonkan diri,” ujar Yudhoyono ketika itu.

Kekhawatiran publik terhadap kemungkinan dibentuknya dinasti politik sendiri bukan merupakan argumen tanpa dasar. SBY selama ini dipandang cukup intens untuk menjaga dinasti politiknya. Mulai dari mengisi susunan kepengurusan partai dan calon legislatifnya dari lingkaran Cikeas hingga jatuhnya Anas Urbaningrum dari kursi ketua umum lantaran tak dapat restu darinya. Ketokohan dan dominasi SBY di partai berlambang mercy ini memang sangat kuat sehingga keputusan-keputusan partai banyak bergantung padanya. SBY ditenggarai tidak menginginkan ada matahari kembar di Partai Demokrat.

SBY sendiri baru-baru ini menyentil dinasti politik yang terjadi di daerah. Ia menyoal tentang pelanggaran etika pemerintahan. Memang tidak ada larangan famili dari seseorang untuk menempati jabatan publik, namun jika sampai famili dari trah tertentu menguasai jajaran jabatan publik maka itu merupakan pelanggaran etika pemerintahan.

Dinasti politik sendiri jika kita mengkomparasikan dengan praktik di sejumlah negara maka akan tertemui sejumlah fakta yang mencerahkan. Sementara itu respons publik Indonesia yang negatif terhadap dinasti politik tak terlepas dari ingatan tentang Orde Baru yang kaya dengan praktik nepotisme.

Publik di Indonesia juga lebih menyoroti aspek negatif politik dinasti, yakni macetnya sirkulasi kepemimpinan dan munculnya oligarki karena dominasi segelintir elite.

Dinasti politik dalam kajian ilmu politik sebenarnya bukanlah hal yang tabu. Di India, Filipina, dan Amerika Serikat, dinasti politik malah dianggap proses mentorship di mana tokoh politik akan membagi pengalaman dan “proses pembelajaran” secara langsung kepada anggota keluarganya.

Studi Dante Simbulan pada tahun 2007 memperlihatkan bahwa elite politik di Filipina tahun 1946 hingga 1963 menunjukkan bahwa dari 169 keluarga berpengaruh, lahir 584 pejabat publik, termasuk 7 presiden, 2 wakil presiden, 42 senator, dan 147 anggota DPR.

Nepotisme bukan hanya terjadi di negara berkembang tapi juga di Amerika. Di Amerika, misalnya, kemenangan Obama dikarenakan dinasti Kennedy tidak merestui dinasti Clinton. Begitu restu keluarga Kennedy diberikan ke Obama, Obama maju sebagai kandidat capres dan Hillary Clinton kalah. Sekalipun Hillary Clinton merupakan senior di Partai Demokrat, namun kuatnya pengaruh dinasti Kennedy turut memberi andil bagi kemenangan Obama.

Yang harus digarisbawahi dalam nepotisme ini adalah mutu. Jika bermutu tentu bukanlah masalah besar meskipun masih berada dalam lingkar famili. Bukankah dipilih dalam jabatan publik merupakan hak asasi manusia. Yang menjadi masalah adalah apabila yang diajukan sekadar memiliki pertalian darah, namun kualitasnya buruk.

Pramono Edhie Wibowo sekalipun diperkirakan sebagai jagoan dari Cikeas harus melalui mekanisme kompetisi di Konvensi Demokrat. Secara waktu dan tahapan, maka tahapan konvensi berlangsung selama delapan bulan, mulai September 2013 sampai April 2014, dan dilaksanakan dalam dua tahap: Tahap pertama, September-Desember 2013, semua kegiatan dilaksanakan kecuali debat antarkandidat. Tahap kedua, Januari sampai April 2014. Semua kegiatan dilaksanakan termasuk debat antarkandidat.

SBY sendiri sebagai Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat mengatakan bahwa Konvensi Demokrat merupakan terobosan dalam pemilihan elite pemerintahan. Partai Demokrat adalah partai yang terbuka, maka untuk kepemimpinan nasional Partai Demokrat sangat membuka pintu bagi orang luar, selain juga dari internal untuk ikut bersama-sama memikirkan bangsa.

Penentuan pemenang Konvensi Demokrat akan ditentukan selambat-lambatnya Mei 2014 setelah pemilihan legislatif dan sebelum pemilihan presiden. Pemenang konvensi didasarkan hasil survei, dan bukan ditentukan oleh kader Partai Demokrat semata. Misalnya melalui voting DPP, DPD, DPC Partai Demokrat.

Pada hakikatnya rakyat dilibatkan. Survei setidak-tidaknya dilakukan dua kali oleh tiga lembaga survei yang independen dan kredibel. Hasil survei akan diumumkan ke publik secara transparan oleh panitia konvensi.

Dengan mekanisme penentuan pemenang seperti disebutkan di atas, maka sekalipun Pramono Edhie dijagokan sejumlah elite Demokrat, belum tentu ia dipilih publik dalam survei yang dilakukan. Dengan demikian tiada pilihan lain bagi putra Sarwo Edhie ini untuk meningkatkan elektabilitasnya dan merebut hati pemilih. Menarik ditunggu akankah skenario “Triple-S” dalam kontestasi Pemilu 2014 akan benar terwujud atau tidak.

Author:

Suka menulis dan membaca

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s