Posted in Essai, Kuliah, Politik

Distorsi Dwifungsi (1)

PENDAHULUAN

“Revolusi tidaklah nyata pada awalnya. Para commoner hampir tidak mengetahui konsep itu ada, namun mereka menghirupnya saat tidur dan merasakannya saat minum.” Potongan kata yang dituturkan Jonathan Stroud dapat menggambarkan nuansa perubahan pada medio 1998 di Indonesia. Gelombang perubahan yang terjadi secara akseleratif, tidak terduga, dan menuntut sejumlah perbaikan membawa negeri ini dalam sebuah kecanggungan dan perubahan yang massif. Medio 1998 memang tidak sampai menghasilkan revolusi, melainkan reformasi yang hingga saat ini masih menanti penuntasan sejumlah agendanya. Angin perubahan yang terjadi tidak terlepas dari kepengapan dan kesumpekan nuansa yang melingkupi atmosfer Indonesia. Sejumlah gugatan termaktub dalam agenda reformasi, tak terkecuali penghapusan dwifungsi ABRI. Militer sebagai institusi yang banyak menerima sorotan di saat perubahan sedang terjadi. Militer digugat atas segala distorsi yang dilakukannya.

Dwifungsi yang dilakukan militer bukanlah monopoli Indonesia en sich. Di banyak Negara militer tidak sekedar mengurusi keamanan, senjata, dan perang. Militer kerap ikut ambil bagian dalam domain sosial politik, ekonomi, dan berbagai lini lainnya. Adapun konsep dwifungsi yang dijalankan Indonesia memiliki jejak sejarah dan fluktuasi pergumulan politik yang terjadi ketika itu. Militer tidak berdiri sebagai instrumen tunggal yang menghela nafas negeri sebegitu dominannya, melainkan sebuah bagian dari orkestra besar yang melingkupinya. Peran politisi sipil, pemerintah yang berkuasa, dan rakyat turut menyokong kekokohan konsep dwifungsi militer.

Adapun sejumlah distorsi yang dihasilkan memiliki berbagai lini diantaranya bisnis militer, pelanggaran HAM, konflik dengan kalangan muslim, terjun ke politik praktis secara berarti dan menentukan, dan sebagainya. Tentunya makalah ini akan mencoba memberi pandangan tentang distorsi dwifunsi. Sejauhmana dwifungsi militer terjadi? Dalam beberapa lini tersebut dapat ditarik benang merah dan sebuah pertanyaan lanjutan tentang konsep militer di Negara Indonesia.

PEMBAHASAN

Militer di Indonesia jika dikategorisasikan tergolong dalam militer yang turut dalam pergerakan perang merebut kemerdekaan. Hal ini tentu berbeda dengan militer di sejumlah Negara Eropa dan Amerika Serikat secara sejarah pembentukan militer. Dari awal pembentukannya hal ini berpengaruh pada tumbuh kembangnya kemudian. Militer professional yang terkategorikan merupakan refleksi dari kemampuan sipil dalam membatasi peran militer dan membagi lini kehidupan sesuai porsinya masing- masing. Militer professional diharapkan mampu sebagai institusi yang kapabel dalam menjaga pertahanan dan keamanan serta siap siaga menghadapi perang; menjauhkan diri dari politik; lebih peduli pada pembinaan secara ketat profesionalisme kemiliteran. Sedangkan militer Indonesia sekurangnya mengalami dua tipologi yaitu militer pretorian dan revolusioner. Adapun pada periode demokrasi parlementer peran militer tereduksi secara berarti, dikarenakan kemampuan partai- partai dalam membatasi peran sosial politik militer. Meski di periode setelahnya militer kembali ke panggung sosial politik dan ekonomi, hal yang menunjukkan belum sepenuhnya militer Indonesia dapat menjalankan fungsi militer profesional seperti dituturkan para ahli dari Barat.

Militer revolusioner tumbuh di Negara- Negara Asia, Afrika, dan Amerika Latin, yang memiliki pengalaman kolonialisme. Militer masuk ke wilayah politik selama revolusi berlangsung. Indonesia pada periode 1945- 1949 dikategorikan dalam kelompok militer revolusioner di saat tersebut. Adapun militer pretorian melakukan fungsi pertahanan keamanan dan sosial politik. Lantaran orientasinya untuk melakukan intervensi politik secara permanen, militer jenis ini kemudian kurang memperhatikan keahlian profesional kemiliteran. Berdasarkan tipologi tersebut fase 1957-1965 tergolong militer pretorian di Indonesia, dan sepanjang Orde Baru militer pretorian semakin terkokohkan dengan kebijakan pemerintah yang merangkul militer sebagai salah satu poros kekuasaan.

Yang menarik adalah adanya analisis oleh Peter Britton yang memberikan persepektif berbeda dengan Indonesianis lainnya. Ia menuturkan hasil pengintegrasian aspek- aspek profesionalisme yang berasal dari Barat dengan citra, sikap, dan kewajiban kesatriaan yang diangkat dari sejarah dan legenda Jawa. Militer dalam pendekatan kultural ini merupakan priyayi dan satria. Implikasinya keterlibatan militer dalam sosial politik tercitrakan sebagai heroik. Militer merupakan kekuatan pengintegrasi sekaligus pembangun bangsa. Selain itu militer sebagai pemilik moralitas tinggi, berada di atas kepentingan golongan, sebagai penyelamat nasional yang bertugas untuk memulihkan integrasi nasional, sekaligus sebagai kekuatan modernisasi yang efisien.

Tipologi militer yang dikemukakan diatas memberikan gambaran kasar mengenai komposisi militer dalam peran dan fungsinya. Militer di Indonesia dengan penjelasan diatas juga dapat dilihat korelasinya dan perbandingannya dengan militer di berbagai belahan dunia lain. Adakah yang unik dari militer Indonesia? Jika ditarik jauh ke belakang Indonesia yang memiliki latar kerajaan memiliki fundamen yang kuat dalam hal militerisme. Kerajaan Sriwijaya yang menaklukkan negeri Semenanjung Malaka, menaklukkan kerajaan Melayu, mempengaruhi rumah tangga negeri Kamboja atau Campa; Sedangkan Majapahit menaklukkan dan memengaruhi semua kepulauan Indonesia dari Bali sampai Kalimantan, dari Sumatera sampai Maluku. Baik Sriwijaya dan Majapahit yang disinggung oleh Soekarno menunjukkan secara tegas bagaimana daya takluk militer dari kerajaan itu. Luasnya wilayah taklukan memerlukan daya dukung militer yang kuat, tanpa itu adalah berseraknya dalam serpihan kerajaan kecil.

Hal ini jika dikaitkan dengan analisa Britton diatas menemui momentumnya, bahwa konsep satria memiliki akar kultural yang dalam. Sumpah Palapa yang diucapkan Patih Gajah Mada merupakan refleksi dari kesan “ksatria” yang digunakan di masa Orde Baru dalam dimensi sosial politik dan keamanan. Selain kedua kerajaan tersebut, kerajaan Demak dan Mataram juga menuturkan tentang kekuatan militer dalam usaha melakukan perlawanan terhadap kolonialisme. Kerajaan Demak yang dipimpin Fatahillah menaklukkan kota Batavia dan kemudian menggantinya menjadi Jayakarta dengan mengalahkan pasukan Portugis. Sedangkan kerajaan Mataram dengan 2 kali serangannya menunjukkan perlawanan terhadap VOC. Yang menarik dalam kerajaan yang dibahas diatas terkupas dimensi yang berbeda dari militer. Yang satu bernuansa penaklukan (Sriwijaya dan Majapahit), yang satu bernuansa perlawanan dan pembebasan terhadap kolonialisme (Demak dan Mataram). Namun, sejarah di masa Orde Baru cenderung menafikan peran dari Demak dan Mataram dan cenderung menyanjung kerajaan Majapahit. Hal ini merupakan pembelajaran untuk memaknai sejarah secara lebih arif dan jujur di kemudian hari.

(Bersambung)

Advertisements
Posted in Ekonomi, Essai, Kuliah, Politik

Bisnis dan Politik Pasca Orde Baru (2-Tamat)

Berkaitan dengan perkembangan teknologi yang memadai. Arah kebijakan teknologi Indonesia yang mengarah pada tingkat tinggi berupa pembuatan pesawat terbang, helikopter, namun abai terhadap teknologi pertanian, tekstil- menimbulkan ambivalensi ekonomi. Di satu sisi Indonesia terlihat maju dengan membangun industri dalam skala high cost, yang memerlukan keahlian tinggi dan modal besar; namun di sisi lain teknologi fundamental dan merakyat serta menyangga perekonomian bangsa tidak berkembang dengan optimal.

Orde Baru dalam kaitannya dengan korporat asing juga menerapkan pola rente. Pembangunan infrastrukur, pertambangan, listrik, dan teknologi tinggi lainnya membawa pemodal asing masuk ke Indonesia. Kontrak jangka panjang (seperti Kontrak Karya Pembangunan Freeport), dikarenakan besarnya modal dan diharapkan dapat terjadi alih teknologi di kemudian hari. Korporat asing di Orde baru pun menikmati pola bisnis- politik yang diterapkan. Model kolusi memungkinkan bagi pengabaian aspek lingkungan, corporate social responsibility, dan rendahnya upah buruh sebagai keunggulan komparatif Indonesia.

Pola ini yang membawa implikasi pada kronisnya krisis ekonomi yang menghantam Indonesia dan membawa implikasi sosial politik yang rumit. Pada bagian reformasi dapat dilihat bagaimana pola ini mengalami pergeseran.

Masa Reformasi

Masa reformasi menggenggam harapan bagi perbaikan Indonesia ke depannya dibanding era pendahulunya. Namun harapan terkadang bersebrangan dengan kenyataan. Melihat masa reformasi konsep korporatokrasi yang digagas John Perkins layak untuk diutarakan sebagai analisa. Korporatokrasi menunjukkan bahwa dalam rangka membangun imperium global, maka berbagai korporasi besar, bank, dan pemerintahan bergabung menyatukan kekuatan finansial dan politiknya untuk memaksa masyarakat dunia mengikuti kehendak mereka. Istilah korporatokrasi dapat digunakan untuk menunjukkan betapa korporasi atau perusahaan besar dalam kenyataannya dapat mendikte, bahkan kadang- kadang membeli pemerintahan untuk meloloskan keinginan mereka.

Meredupnya peran Negara dikarenakan sorotan publik yang begitu besar dan arus tuntutan reformasi yang menghendaki pembagian kekuasaan. Pemerintah yang berkuasa sepanjang era Reformasi merupakan aliansi koalisi sehingga dalam menjalankan kekuasaannya tidak bisa serta merta apa yang diinginkan itu yang dilakukan.Masa Habibie(era transisi-dengan dukungan dari Golkar & militer) Masa Abdurahman Wahid (poros tengah- kalangan partai Islam), Masa Susilo Bambang Yudhoyono (koalisi besar ;Demokrat-7,45% suara nasional, Golkar, PKS, PBB), memperlihatkan bagaimana pemerintah harus melakukan kompromi dalam menjalankan roda kekuasaannya.

Masa Reformasi memperlihatkan bagaimana kepentingan bisnis mampu mempengaruhi domain politik. Konglomerat yang dibesarkan oleh Orde Baru, tumbuh sendiri, ataupun korporat besar asing mampu mempengaruhi pemerintah yang memerlukan pilar ekonomi untuk menunjang kepemimpinannya. Contoh dari korporatokrasi dapat dilihat pada Peraturan Presiden No 77/ 2007 tentang kepemilikan modal, pihak asing diperbolehkan memiliki 95 % kepemilikan di bidang pembangkit tenaga listrik, jasa pengeboran minyak dan gas bumi, pengusahaan air minum. Peraturan ini memberi aturan legal bagi perusahaan asing untuk menguasai sendi- sendi vital bangsa.

Korporatokrasi ini jika ditilik dari bisnis dan politik merupakan konsep destruktif bagi keduanya. Dari sisi bisnis, korporat raksasa dengan bantuan economic hit man akan membuat ekuilibrium bisnis semakin timpang. Korporat- korporat besar akan semakin mengglobal dan menghegemonik dalam penguasaan modal, di samping itu ciri kapitalisme sejati berupa persaingan bebas tidak terjadi lagi. Dari sisi politik , kedaulatan pemerintah akan dipertanyakan, ataukah sekedar komprador korporat besar.

Menilik pola hubungan bisnis dan politik pada era Orde Baru dan masa Reformasi maka kita belum melihat tertujunya pola menuju kesejahteraan bersama. Kemakmuran hanya dinikmati segelintir saja dan gagal terdistribusi ke masyarakat secara keseluruhan. Masa reformasi terlebih menjelang pemilihan presiden memiliki momentum politik untuk melakukan sejumlah perbaikan dalam melihat pola bisnis- politik. Alternatif ekonomi kerakyatan, jalan ketiga Giddens, ekonomi syariah, merupakan sekian opsi yang tersedia untuk membawa Indonesia ke arah yang lebih baik.

Posted in Ekonomi, Essai, Kuliah, Politik

Bisnis dan Politik Pasca Orde Baru (1)

Krisis ekonomi yang melanda Indonesia pada medio 1997- 1998 menimbulkan implikasi multidimensi. Pengunduran diri presiden Soeharto pada 21 Mei 1998, tidak hanya dimaknai sebagai momentum tabula rasa, melainkan momentum perubahan bagi banyak aspek di Indonesia. Bisnis dan politik pasca Orde Baru memperlihatkan perbedaan pola dibandingkan era Soeharto berkuasa. Bagaimanakah pergeseran pola hubungan bisnis dan politik pasca Orde Baru? Untuk menjawabnya menurut hemat saya dapat dilihat dengan melihat era orde Baru dan era Reformasi.

ORDE BARU

Orde Baru mewarisi kondisi ekonomi yang buruk dari Orde Lama, hal ini dapat dilihat pada sejumlah data sebagai berikut cadangan devisa menciut sampai nol(pada 1965), inflasi meningkat sampai 650%(pada 1966); daerah pedesaan Jawa tergolong sangat miskin, menyebabkan Nathan Keyfitz menggambarkannya sebagai “sesak napas karena kekurangan tanah”. Fokus di awal pemerintahan ialah menyelamatkan perekonomian nasional. Masa Orde Baru untuk kemudian menyusun blue print pembangunan melaui pembangunan lima tahun dan Pembangunan jangka panjang (25 tahun). Kalangan teknokrat yang dipimpin Widjojo Nitisastro memberikan landasan ilmiah dan merancang bangun perekonomian nasional.

Orde Baru menggunakan konsep stabilisasi politik dan pembangunan ekonomi. Konsep tersebut berimbas langsung pada bisnis dan politik. Pembangunan ekonomi yang dikembangkan mengandalkan pada pertumbuhan ekonomi, sedangkan stabilisasi politik berupa penguatan Negara dari segala bentuk oposisi. Pertumbuhan ekonomi yang terjadi pada Orde Baru menurut Perkins tak bisa dilepaskan dari bias delusi yang dilakukan pihak barat untuk menopang keuntungan sejumlah korporat. Pertumbuhan ekonomi yang mengandalkan pada konglomerasi secara kritis dimaknai sebagai ersatz kapitalisme oleh Yoshihara Kunio.

Yoshihara Kunio menuturkan pola hubungan bisnis dan politik di Indonesia ialah ersatz capitalism. Secara asal kata ersatz (bahasa Jerman) berarti subtitusi atau pengganti, kata ini digunakan dalan bahasa Inggris berarti pengganti yang lebih inferior. Secara etimologis kapitalisme ersatz berarti bukan kapitalisme yang tulen. Ada dua hal yang menyebabkan kapitalisme menjadi ersatz; pertama campur tangan pemerintah terlalu banyak sehingga mengganggu prinsip persaingan bebas dan membuat kapitalisme menjadi tidak dinamis, kedua kapitalisme di Asia Tenggara tidak didasarkan perkembangan teknologi yang memadai.

Kapitalisme Asia Tenggara (termasuk Indonesia) disebut semu karena ia didominasi oleh para pemburu rente (rent seekers).Bersifat semu dikarenakan didominasi oleh kaum kapitalis Cina. Sebenarnya, terdapat jenis- jenis kapitalis yang janggal seperti kapitalis konco dan kapitalis birokrat. Di samping itu, ada pemimpin- pemimpin politik, anak- anak dan sanak keluarga mereka, dan keluarga keraton terlibat dalam bisnis. Apa yang mereka buru bukan hanya proteksi terhadap kompetisi asing, tetapi juga konsesi, lisensi,hak monopoli, dan subsidi pemerintah ( dalam bentuk pinjaman berbunga rendah dari lembaga- lembaga keuangan pemerintah). Sebagai akibatnya, telah tumbuh dengan subur segala macam penyelewengan.

Kapitalisme yang tumbuh berupa konglomerat yang dimanjakan dan dibesarkan oleh Negara. Negara dan pemerintah di era tersebut teramat menentukan dalam bidang ekonomi dan politik. Liddle bahkan menyebutkannya dengan Soeharto deterministik. Suatu istilah yang tidak berlebihan mengingat kalangan konglomerat yang tumbuh berkembang memperoleh rente dari kedekatannya dengan penghuni Cendana ini. Dalam buku Kunio dijelaskan di bagian lampiran mengenai profil singkat konglomerat yang tumbuh dari rahim penguasa seperti Sukamdani Sahid, Probosutedjo, Sudwikatmono, putera- puteri presiden, Ciputra, Bob Hasan, Sudono Salim, dan sebagainya.

Berkaitan dengan campur tangan pemerintah yang terlalu banyak dapat dilihat pada kasus mobil nasional pada tahun 1996. Campur tangan berlebihan dapat dilihat pada pembebasan bea berupa pajak barang mewah 35 %, PT Timor Putra Nasional (pemiliknya Tommy Soeharto) menjadi satu satunya perusahaan yang mendapat keistimewaan mobil nasional. Penyikapan seperti inilah yang menjadi potret dari pola hubungan bisnis- politik di era Orde Baru. Peraturan disesuaikan agar menguntungkan bagi kongsi yang sealiran dengan pemerintahan. Harapan melihat munculnya kelas menengah dan kalangan kapitalis tulen tereduksi secara serius. Kalangan kapitalis justru menjadi penikmat status quo dikarenakan pemburuan rente yang dilakukan, sehingga menjelaskan stabilisasi politik yang terjadi dengan merangkul kekuatan modal ke dalam pilar penyangga kekuasaan.

(Bersambung)